Pemerintah Harus Jamin Bisnis Transportasi

October 11, 2009 · Print This Article

Penyesuaian Tarif angkutan pasca turunnya harga BBM harus diimbangi pemerintah dengan memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup bisnis transportasi.

Demikian disampaikan pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno, di Semarang, Senin (2/2).

Menurut dia, jika tidak ada kompensasi mengenai jaminan bisnis transportasi, maka penyesuaian tarif tersebut akan membebani para pengusaha angkutan umum, sebab kondisi dunia transportai saat ini sedang lesu.

“Masyarakat pengguna angkutan umum semakin berkurang, sedangkan biaya operasional yang harus ditanggung cukup tinggi,” katanya.

Djoko menjelaskan, penurunan harga BBM hanyalah bagian kecil dari berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya biaya operasional.

Karena penurunan harga BBM tersebut tidak otomatis membuat beban biaya operasional turun.

“Tingkat keterisian penumpang atau “load factor” angkutan umum saat ini hanya mencapai 50 persen,” ucapnya.

Penurunan tarif ini, lanjut dia, tentunya akan semakin membebani para pengusaha. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberi subsidi kepada para pengusaha angkutan umum.

Subsidi tersebut, menurut dia, seharusnya diberikan kepada pengusaha angkutan umum, seiring dengan diberlakukannya penurunan tarif. “Tidak ada jaminan jika ‘load factor’ angkutan umum dapat meningkat hingga 70 persen, sehingga pemerintah harus membantu pengusaha angkutan umum dengan memberikan subsidi,” ujarnya.

Ia mengatakan, penerapan penurunan tarif angkutan umum, pascaturunnya harga BBM, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembenahan terhadap sejumlah hal dalam bisnis transportasi.

“Seperti, perlunya adanya pengaturan mengenai jarak antar angkutan agar tidak terjadi penumpukan atau penghapusan pungutan liar yang sudah sangat mendesak,” pungkasnya. [*/jib] INILAH.COM 02/02/2009

Comments

Got something to say?